Seperti Ujian Nasional, Ujian SIM Dihapuskan Saja

Di sebuah kantor polisi

Praktek ujian surat izin mengemudi (SIM) selama ini menjadi syarat mutlak bagi warga negara Indonesia (WNI) untuk mengendarai kendaraan bermotor.

Tanpa memiliki surat berbentuk kepingan tersebut, niscaya sang pengendara tidak mempunyai keabsahan untuk mengendarai kendaraan.

Saat terjadi kecelakaan, umpamanya, pasti yang akan disalahkan terlebih dahulu adalah yang tidak memiliki SIM. Baru kemudian mempelajari kronologinya.

Namun beberapa masyarakat mengesampingkan keharusan memiliki SIM terlebih dahulu sebelum berkendara. Mereka mengeluhkan proses ujian SIM yang sulit sekali.

Soal pembuatan SIM terkadang rasanya juga kurang adil, saat kemampuan berkendara seseorang hanya dinilai satu hari saja. Yakni, saat ujian tulis dan praktek.

Padahal, pengendara motor mengemudikan kendaraan setiap hari, bahkan ada yang hampir setiap jam. 

Bagi mereka mempunyai kebiasaan berkendara seperti itu dan punya keahlian, kemudian saat ujian mereka tidak lulus, maka mereka bakal bilang: tidak adil seperti ini.

Rasanya, aktivitasnya setiap hari dengan berkendara motor tidak ada gunanya. Meskipun selama itu, mereka tidak pernah membuat kecerobohan dalam berkendara.

Terlebih saat pelaksanaan ujian SIM kondisi badannya kurang fit. Sehingga konsentrasinya menurun.

Jika seperti itu, apa bedanya ujian SIM dengan ujian Nasional yang dahulu pernah digunakan sebagai tolak ukur kemampuan siswa.

Rasanya, juga kurang adil kemampuan siswa hanya dinilai dalam 3 hari. Itupun kalau mereka dalam kondisi fit, kalau tidak?

Sehingga, mereka bakal merasa 6 tahun mereka sekolah ataupun 3 tahun lama sekolah bagi siswa SMP dan SMA bakal dirasa percuma. Tidak ada gunanya.

Pada saat sudah gagal. Menemui jalan buntu. Praktek-praktek terlarang pasti akan terjadi. Saat ujian nasional dahulu ramai jika beli kunci jawaban. 

Begitupun dengan SIM, praktek percaloan dan jual beli SIM juga tidak bisa terhindarkan.

Maka dari itu, kenapa Ujian SIM tidak sekalian dihapuskan saja seperti Ujian Nasional. Biar ada rasa keadilan.

Terus bagaimana menilai kemampuan berkendara seseorang. Cukup dengan umur 17 tahun. Dibuktikan dengan KTP. Hal itu bisa diterapkan.

Pada saat mereka membuat pelanggaran, baru mereka harus mendapatkan sanksi tegas. Misalnya dilarang mengendarai kendaraan selama 3 bulan.

Dengan begitu, kenjlimetan negara ini, yang saya rasa tidak perlu bisa sedikit demi sedikit dihilangkan.